Substansi kekuasaan itu adalah kesejahteraan Rakyat

Tabayyunews.com - Bolehlah, dipartai politik tercantum visi-misi dan ideologi, tapi semua itu percuma saja apabila tak tak dibumikan didalam hati.

Mungkin itu yang terjadi bagi anggota-anggota partai yang selama ini gemar sekali merongrong pemerintahan jokowi.

Boleh saja mereka bilang "Oh...kami tidak merongrong, tapi mengkritisi" Katanya begitu. Tapi nyatanya, sejak kalah di Pilpres sampai detik ini seakan mereka belum mau mengakui pemerintahan Jokowi.

Terlalu terang-benderang sikap mereka yang apatis dan hanya pintar menyalahkan tanpa sedikitpun menawarkan solusi.

Yang membahayakan, demi popularitas dan ambisi kuasa, mereka diam bahkan seakan meng-iyakan segala macam gerakan yang menggiring bangsa ini menuju perpecahan.

Hasrat ingin berkuasa boleh, tetapi jalan yang harus ditempuh semestinya adalah cara-cara yang mengedepankan kepentingan bangsa. Persatuan kesatuan, toleransi dan tidak memainkan isu SARA.

Itu mungkin yang membedakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan partai-partai yang lain. Konsistensinya memperjuangkan demokrasi tanpa membuang Islam sebagai ruh organisasi. Lebih spesifik lagi menetapkan Ahlussunnah sebagai garis ideologi ditempuh partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama ini.

Pandangan Ahlussunnah Waljama'ah, Politik hanyalah wasilah, jembatan penghubung antara Rakyat dan Kekuasaan. Prinsip Aswaja sangat jelas, Tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bil maslahah, substansi kekuasaan itu adalah kesejahteraan Rakyat.

Mencapai kesejahteraan tentu saja membutuhkan suasanan kebangsaan yang kondusif. Keamanan dan kenyamanan bernegara itu syarat mutlak. Itu sebab, Aswaja mengharamkan merongrong pemerintahan yang sah. Membuat kegaduhan politik apalagi sampai menunggangi isu-isu agama untuk mencitrakan pemerintahan ini kian tidak beres.

Bagaimana kita ummat beragama akan tenang beribadah jika negara selalu diganggu dan ketentramanannya sengaja diciptakan? Pertanyaan satir Gusmus yang layak jadi renungan bersama.

Sikap sebagian partai politik yang diam bahkan seakan bergembira dengan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah adalah sikap yang keliru. Dengan alasan demokrasi dan kritisisme, mereka hanya menempatkan dirinya sebagai tukang kritik namun nihil memberikan solusi.

Kita harusnya fair, pemerintahan Jokowi memang banyak masalah, tetapi prestasi dan keberhasilannya juga tidak sedikit. Memikirkan kepentingan bangsa yang lebih luas, harusnya menjadi tujuan bersama semua partai politik. Apa yang perlu di kritik, ya dikritik, tapi yang perlu diberikan apresiasi juga perlu diberikan Apresiasi. Wallahu a'lam.[]

Ahmad Jumaili, S. Pd.I
TIM Pemenangan PKB Lombok Tengah