Duit SPP Janapria Dikeroyok Berjama’ah

spp-janapria-upk-pnpm
 Wajah Ida Royani terlihat lemah dan pucat saat ditemui Tabayyunews di teras rumahnya Sabtu sore (26/04) lalu. Sejak seminggu setelah dipecat sebagai bendahara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Janapria oleh kecamatan, perempuan muda ini praksis menghabiskan waktunya dirumah bersama suaminya.

“Saya tak kasi dia keluar rumah, dia syok” Sambut suaminya.  

Dengan alasan peremajaan pengurus, 7 April lalu, Ida dipecat dari jabatannya sebagai Bendahara UPK Kecamatan Janapria melalui Musyawarah Antar Desa di Kantor Kecamatan. Tak hanya Ida, sejumlah temannya sesama pengurus UPK juga dipecat dengan alasan yang sama.  

Pemecatan dengan alasan peremajaan pengurus bagi Ida terdengar satir dan dibuat-buat, sebab, sejak lama ia mengaku sudah sering mendengar cibiran “tidak suka” dari rekan-rekan kerjanya juga para pejabat di kecamatan karena terlalu tegas soal keuangan.

“Karena tegas, saya sering dicibir, disindir berlagak seperti malaikat”. Kata Ida Sambil tersenyum.

Ida yakin, pemecatan dirinya samasekali tak terkait peremajaan pengurus PNPM, tetapi kemungkinan besar ada kaitannya dengan aksinya melaporkan penyelewangan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan sejumlah pejabat PNPM dan Pejabat kecamatan Janapria saat Rapat Pengurus PNPM di Kabupaten Lombok Tengah  6 Maret  2014 lalu.

Di rapat penting itu, Ida melaporkan sesuatu yang membuat semua orang tercengang, telah terjadi penyelewangan dana oleh pejabat PNPM kecamatan sebesar Rp. 206.900.000. Dana itu diselewengkan itu dilakukan secara berjama’ah oleh hampir semua pejabat UPK mulai dari Ketua UPK, PJOK, BKAD, Ketua TPK hingga pejabat ditingkat desa seperti kades, mantan Kades, Ketua TPK Desa dan ketua Kelompok SPP. 

Dilaporkannya, modus penyelewengan dana SPP dilakukan oknum pejabat PNPM Janapria dengan berpura-pura memberikan dana pada kelompok SPP tertentu, namun setelah dicairkan, dana diambil kembali dan tidak pernah sedikitpun diberikan kepada anggota kelompok yang seharusnya menerimanya.

Ida menyebut secara detail orang-orang yang terlibat dalam penyelengan dana masyarakat ini. Beberapa yang disebutnya anatara lain PJOK sebesar Rp.54.300.000, Ketua BKAD Rp.10.000.000, Ketua UPK PNPM Janapria Rp. 32.100.000 .

Tak Hanya itu, sejumlah kades juga disebut Ida mengeroyok dana SPP tersebut antara lain, Kades saba Rp.8000.000, Kades Loang Maka Rp.20.000.000, Mantan Kades Pendem Rp.40.000.000, Kades Setute Rp.7.500.000, Ketua kelompok SPP Loang Bau II sebesar Rp.20.000.000 dan Pembina kelompok SPP Suka Makbul sebesar Rp.15.000.000.

Terkait laporan ida tersebut, pihak fasilitator kabupaten H. Rusdi sempat mendesak ke media agar masyarakat segera mengganti pejabat-pejabat PNPM yang terlibat penyelewengan itu terutama pada ketua UPK HM. Saparuddin yang juga ketahuan mengambil uang SPP tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 32,250,000 dan baru dikembalikan sebesar Rp. 14,875,000.


Desakan fasilitator Kabupaten tersebut untuk segera mengganti HM. Saparudin berbuntut pada 7 april lalu ketika semua pejabat UPK di bubarkan oleh kecamatan tanpa alasan yang tidak jelas. (Bersambung)