Ironi Informasi di Desa Informasi


Diitetapkannya Janapria Sebagai desa Informasi pertama di Indoneisa ternyata tak cukup membuat masyarakat bisa menikmati informasi seperti yang dihajatkan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan tak termanfaatkannya infrastruktur komunikasi seperti telepon, internet dan radio komunitas yang diberikan.

Dari fakta dilapangan, tim Redaksi TabayyuNews menemukan, infrastruktur telekomunikasi yang dibangun di kecamatan in seperti telepon di kantor-kantor desa, internet melalui Pusata Layayan Internet Kecamatan (PLIK) dan MPLIK, radio komunitas dan televisi berlangganan ternyata tak ada yang berfungsi maksimal.

Dari hasil pengamatan kami, telepon yang ditaruh di kantor-kantor desa rata-rata tak ada yang beroperasi. Telepon tersebut bahkan di beberapa desa telah dicabut dan tak digunakan aparatur desa karena selain telepon tak bisa digunakan juga karena para aparatur desa lebih nyaman berkomunikasi melalui telepon seluler.

Begitu juga keberadaan PLIK dan MPLIK. Dua layanan yang sebetulnya bisa menyambungkan masyarakat dengan dunia Internet ini ternyata sudah lama tak berfungsi. Menurut keterangan Drs. Eko, salah seorang operator PLIK kecamatan yang juga guru TIK di SMPN 1 Janapria, Komputer-komputer PLIK sudah lama tak berfungsi sekitar 6 bulan. Menurut keterangannya, hal ini disebabkan beberapa peralatan PLIK rusak seperti UPS dan beberapa Unit Komputernya.

Sama persis dengan layanan Telepon dan PLIK, Radio Komunitas yang di tempatkan di kantor desa Janapria ternyata juga tak berfungsi. Hingga sekarang, radio tersebut tak pernah on air dan peralatanannya hanya teronggok begitu saja.

Ironi memang, sebuah desa informasi dengan konsep yang begitu matang bahkan langsung diresmikan oleh menteri Tifatul Sembiring tersebut ternyata tak bisa dimanfaatkan masyarakat.

Pengamat PLIK yang juga Koordinator Kampung Media At Tabayyun Janapria, Ahmad Jumaili, S. Pd ketika dimintai pendapatnya tentang hal ini mengatakan, disfungsi PLIK dan beberapa layanan informasi publik di desa informasi ini lebih dikarenakan kurang pekanya pemerintah sebelum penyusunan program-program tersebut. Program tersebut masih sebatas proyek yang tidak jelas output yang ingin dihasilkannya. Ia mencontohkan salah satunya, tentang lokasi dimana fasilitas-fasilitas tersebut di tempatkan.

Lokasi PLIK misalnya, SMPN 1 Janapria terbukti tak bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Begitu juga para pengelola PLIK, tidak interaktif dan komunikatif dengan mastayarakat sehingga masyarakat enggan datang ke PLIK” Katanya.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat selaku penyelenggara program dan pemerintah daerah sebagai lokasi yang mendapatkan program. Program-program secanggih apapun, jika tak disertai dengan keterlibatan masyarakat serta analisis dan survey yang mendalam dipastikan akan nihil hasilnya. [TIM Editorial Tabayyun]